Hukum

Rudi Rubiandini: THR Untuk DPR

JAKARTA-SBN.

Tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.), diketahui pernah menyetor uang sebesar US$ 200 ribu ke Komisi VII DPR RI. Uang itu diberikan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para anggota Komisi VII. "Saya merasa tertekan karena harus memenuhi permintaan para politisi di Komisi VII itu," beber Rudi Rubiandini saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan lanjutan perkara suap di lingkungan SKK Migas dengan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.), mengaku sempat memberikan uang sebanyak US$ 200 ribu sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anggota Komisi VII DPR RI. Uang itu diberikan kepada anggota komisi VII DPR RI bernama Tri Yulianto.

Rudi Rubiandini mengemukakan THR itu diberikan karena ada permintaan dari anggota DPR RI. “Jadi, muncul permintaan-permintaan THR dari DPR RI. Di sisi lain muncul orang-orang yang mau memberikan bantuan,” ungkapnya saat bersaksi untuk terdakwa Simon Gunawan Tanjaya dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/11/2013).

Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Suaidi Marasabessy yang dikonfirmasi membenarkan Tri Yulianto kader partai berlambang bintang mercy itu. Namun, mengenai kasus dugaan pemberian dana THR, dewan kehormatan belum menyelidikinya.

Suaidi Marasabessy mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). "Sebab kalau kader Demokrat sudah ada dalam dakwaan maka kita mengikuti proses yang berlaku di persidangan," tegasnya.

Tri Yulianto diketahui kembali menjadi caleg Demokrat  untuk Dapil Jakarta I pada Pemilu 2014. Dia berada satu dapil dengan Hayono Isman. Menanggapi pencalonan Tri Yulianto, Suaidi Marasabessy mengaku kasus tersebut memberikan pengaruh. Namun, hingga kini Demokrat belum memutuskan terkait pencalegan Tri Yulianto. "Pasti berpengaruh tapi tidak serta merta langsung dicoret kita akan lihat dahulu bagaimana proses hukum berjalan," jelasnya.

Diketahui hingga kini Tri Yulianto belum dapat dikonfirmasi terkait kasus tersebut.

Menurut Rudi Rubiandini, uang sebesar US$ 200.000 diberikan kepada Tri Yulianto selaku perwakilan Komisi VII DPR RI sebagai bentuk uang THR. Uang tersebut merupakan sebagian dana yang diterima Rudi Rubiandini dari pelatih golf pribadinya, Deviardi alias Ardi. “Uang US$ 300.000 betul dari Deviardi, karena saya berpikir Deviardi berusaha carikan THR. Dalam pikiran saya, uang US$ 150.000 atau US$ 300.000 untuk THR. Akhirnya saya sampaikan US$ 200.000 ke Komisi VII DPR RI. Sisanya, US$ 100.000 disimpan dalam tabungan,” jelas Rudi Rubiandini.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) mengakui pernah meminta sejumlah uang kepada Widodo Ratanachaitong untuk keperluan THR Komisi VII DPR RI sebesar US$ 200.000, tetapi akhirnya tidak terealisasi.

Lalu, Rudi Rubiandini menceritakan masalah permintaan THR dari Komisi VII DPR kepada bos PT. Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) Singapura, Widodo Ratanachaitong. Kemudian, Widodo Ratanachaitong menawarkan bantuan untuk menyiapkan uang THR yang diminta. Kepada Widodo Ratanachaitong, Rudi Rubiandini menyebut jumlah uang THR yang harus disiapkan, yakni US$ 200 ribu. "Pernah dia (Widodo) menawarkan membantu untuk DPR itu. Saya sebutkan angka," ungkap Rudi Rubiandini.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) memerintahkan pelatih golf pribadinya Deviardi alias Ardi, untuk menemui Direktur PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Singapura, Widodo Ratanachaitong, di Singapura guna mengambil uang SIN$ 200 ribu. "Janjian ketemu di Singapura setelah satu minggu telepon," cetus Deviardi yang juga bersaksi di kasus yang sama.

Pertemuan dilakukan di sebuah restoran di Singapura pada Maret 2013. Namun, Deviardi mengklaim dirinya hanya disuruh Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat kepala SKK Migas. "Saya cuma disuruh bertemu, Yang Mulia. Pak Rudi meyakinkan saya, bilang saja saya yang suruh ketemu," tukas Deviardi.

Setelah uang itu diterima, Rudi Rubiandini mengaku menyerahkan langsung uang itu kepada Tri Yulianto sebagai anggota DPR RI perwakilan dari Komisi VII. "Setelah dapat, saya sampaikan 200 ribu dollar AS ke Komisi VII. Waktu itu saya serahkan ke Tri Yulianto (anggota Komisi VII)," urai Rudi Rubiandini.

Mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) mengaku sempat tertekan dengan permintaan THR anggota Komisi VII DPR tersebut. Bahkan dia pernah berencana membicarakan permintaan THR anggota DPR RI itu dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Tetapi, rencana itu urung dilakukan karena dirinya sudah keburu ditangkap oleh penyidik KPK terkait penerimaan uang US$ 400 ribu di kediaman rumah dinasnya. "Saya pernah bilang sama Deviardi banyak tekanan dan sebagainya, juga merasa tertekan dengan permintaan-permintaan itu. Makanya saya mau konsultasi dengan Pak Abraham Samad soal itu dan sektor migas yang akan saya benahi," papar Rudi Rubiandini.

Selain itu, mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) juga mengaku pernah ada permintaan dari Widodo Ratanachaitong untuk menggabungkan dua tender di SKK Migas, tetapi permintaan itu tidak ditanggapi. Walaupun, pada akhirnya tender itu digabungkan.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan pentingnya pemeriksaan terhadap Widodo Ratanachaitong. Meski belum pernah menghadiri panggilan, KPK akan terus mengupayakan pemeriksaan Widodo Ratanachaitong di tingkat penyidikan dengan mempertimbangkan opsi berkoordinasi dengan penegak hukum Singapura.

Meski begitu, Johan Budi SP. belum bisa membeberkan detail koordinasi yang akan dilakukan, khususnya yang melibatkan kerja sama dengan lembaga antikorupsi Singapura, yakni Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). "Ini (kerja sama) tidak bisa disampaikan dengan gamblang dan menyeluruh karena akan mengganggu proses," tandas Johan Budi SP. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.996.407 Since: 05.03.13 | 0.1584 sec