Hukum

KPK Buka Peluang Periksa Widodo Ratanachaitong Di Singapura

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk melakukan pemeriksaan terhadap petinggi PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Widodo Ratanachaitong di tempat asalnya, Singapura terkait kasus suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) atas tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.). Hal ini karena belum adanya keterangan atas ketidakhadiran pengusaha asal Singapura itu dari panggilan KPK pada Jumat (22/11/2013). "Memeriksa di Singapura bisa saja, tapi harus ada koordinasi dengan pemerintah setempat. Ini yang belum saya konfirmasi," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2013).

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memeriksa Widodo Ratanachaitong di Singapura. Pasalnya, surat panggilan KPK untuk Widodo Ratanachaitong sudah mangkir dua kali. Sebelumnya, Widodo Ratanachaitong telah dua kali tidak memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap dalam sektor hulu migas di SKK Migas. Meski terbuka kemungkinan diperiksa di Singapura, Johan Budi SP. mengaku belum tahu pasti langkah yang bakal diambil penyidik. "Saya belum tahu mekanisme seperti apa yang akan dilakukan untuk meminta keterangan Pak Widodo," jelasnya.

KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Widodo Ratanachaitong pada 15 November 2013, namun ternyata surat panggilan dikirim oleh KPK ke Singapura salah alamat. Kemudian KPK kembali mengirimkan surat panggilan ke alamat yang berbeda.

Johan Budi SP. mengakui pihaknya telah melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap Widodo Ratanachaitong. Pada pemanggilan pertama pada 15 November 2013 lalu namun surat pemanggilannya kembali ke KPK maka dijadwalkan ulang pemeriksaannya. Kemudian, pada pemanggilan kedua,  KPK memanggil Widodo Ratanachaitong lagi pada Jumat (22/11/2013) lalu, surat sampai tapi bos PT. Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) Singapura itu, Widodo Ratanachaitong juga tak jua datang dan tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan.

Untuk langkah selanjutnya, ia belum mengetahui apa yang akan dilakukan tim penyidik untuk memeriksa Widodo Ratanachaitong. Pasalnya Widodo Ratanachaitong ini tidak berdomisili di Indonesia, melainkan di Singapura. “Untuk Widodo yang pertama itu suratnya kembali, maka dijadwal ulang. Kemarin dijadwal ulang, dipanggil lagi, suratnya tidak kembali, tapi yang bersangkutan tidak hadir. Saya belum tahu apa langkah yang akan dilakukan penyidik karena Widodo ini domisilinya tidak di Indonesia,” ungkap Johan Budi SP.

Terkait pemanggilan paksa, KPK mengaku tidak dapat melakukan pemanggilan paksa terhadap Widodo Ratanachaitong. Johan Budi SP. mengatakan hal ini terbentur dengan status kewarganegaraan Widodo Ratanachaitong yang bukan Warga Negara Indonesia (WNI). "Sebenarnya Undang Undang itu kan mengikat pada tempus (tempat kejadian perkara) dan locus (waktu kejadian perkara). Jadi pak Widodo ini statusnya bukan WNI, menurut informasi yang disampaikan kepada penyidik, tentu ada mekanisme lain (selain panggil paksa)," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP yang ditemui di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2013). "Tentu ada mekanisme lain. Saya belum tahu mekanisme seperti apa yang akan dilakukan untuk meminta keterangan Pak Widodo," tambah Johan Budi SP.

Widodo Ratanachaitong merupakan petinggi dari empat perusahaan yakni Fossus Energy Ltd, Kernel Oil Pte Ltd, Fortek Thailand Co. Ltd, dan World Petroleum Energy Pte Ltd sekaligus atasan dari Manajer Operasional dan Komisaris PT. Kernel Oil Pte Limited (KOPL) Indonesia, Simon Gunawan Tanjaya, yang kini sudah menjadi terdakwa.

Dalam surat dakwaan Simon Gunawan Tandjaya terungkap bahwa Rudi Rubiandini menerima uang SIN$ 200 ribu dan US$ 900 ribu atau sekitar Rp 10,38 miliar dari Widodo Ratanachaitong untuk mengatur pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas.

Adanya keterlibatan Widodo Ratanachaitong dalam perkara ini semakin kuat dengan pernyataan Kepala Divisi Komersialisasi Gas Bumi SKK Migas, Popi Ahmad Nafis, saat bersaksi untuk terdakwa kasus dugaan suap di SKK Migas, Simon Gunawan Tanjaya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (14/11/2013) pekan lalu.

Mantan anak buah mantan Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini, itu mengatakan Widodo Ratanachaitong berusaha melobi agar Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) dimenangkan dalam lelang terbatas Kondensat Senipah.

Johan Budi SP. juga menjelaskan bahwa KPK memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Waryono Karno, terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini. Waryono Karno dianggap mengetahui, pernah melihat, atau mendengar segala sesuatu yang berkaitan dengan pencucian uang Rudi Rubiandini. "Sekjen ESDM, Waryono Karno, datang dan diperiksa sebagai saksi karena penyidik menganggap yang bersangkutan mengetahui, pernah melihat, dan mendengar, atau bisa juga karena keahliannya," beber Johan Budi SP.

Meski begitu, Johan Budi SP. enggan memerinci perihal materi penyidikan yang ditanyakan oleh pihaknya kepada Waryono Karno. Ditengarai, pertanyaan penyidik masih terkait dengan penemuan uang US$ 200 ribu saat penyidik KPK menggeledah ruang kerja Waryono Karno pada pertengahan Agustus lalu. Dugaan ini diperkuat oleh pengakuan Waryono Karno seusai menjalani pemeriksaan KPK. (ant/kom)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.001.865 Since: 05.03.13 | 0.7277 sec