Hukum

KPK Jelaskan Pemeriksaan Boediono Hari Ini

JAKARTA-SBN.

Pemeriksaan terhadap Wakil Presiden Prof. DR. H. Boediono, M.Ec. yang sebelumnya mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu (23/11/2013), di kantor Wakil Presiden mengundang banyak pertanyaan. Menyikapi hal itu, pimpinan KPK akan menjelaskan pemeriksaan tersebut, Senin (25/11/2013) siang.

Wapres Boediono diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi dalam pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Boediono diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia ketika fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) BI dikucurkan.

“Berkaitan dengan informasi soal pemeriksaan Pak Boediono sebagai saksi untuk tersangka BM (Budi Mulya) dalam kaitan dengan penyidikan KPK terkait kasus Century, akan dijelaskan pimpinan KPK melalui konferensi pers secara lengkap pada hari Senin (25/11/2013) di kantor KPK," ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi melalui pesan singkat.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo enggan berkomentar banyak perihal kabar pemeriksaan Prof. DR. H. Boediono, M.Ec. sebelumnya mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang kini menjabat Wakil Presiden (Wapres) di kantor Wapres Jakarta, Sabtu (23/11/2013) lalu. "Rekan-rekan pers yang saya hormati, berkaitan dengan informasi soal pemeriksaan Pak Boediono sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya dalam kaitan dengan penyidikan KPK terkait kasus Century, akan dijelaskan oleh Pimpinan KPK melalui Konperensi Pers secara lengkap pada hari Senin (25/11/2013) di kantor KPK," papar Johan Budi SP. dalam keterangannya, Sabtu (23/11/2013).

Sementara itu penjelasan resmi KPK, sambung Johan Budi, mengenai informasi soal pemeriksaan Pak Boediono sebaga saksi Kasus Century, keterangan akan disampaikan langsung oleh Pimpinan KPK. "Kami mohon rekan rekan pers bersabar menunggu keterangan resmi Pimpinan KPK yg rencananya akan disampaikan pada konpers hari Senin (25/11/2013)," terang Johan Budi SP.

Pemeriksaan ini mengundang pertanyaan karena terkesan ditutup-tutupi. Pada hari pemeriksaan, tidak ada keterangan resmi dari KPK mengenai kegiatan itu. Juru Bicara KPK Johan Budi SP. ketika itu mengaku belum tahu ada pemeriksaan Boediono oleh KPK.

Jangankan Johan Budi SP., Ketua KPK Abraham Samad pun mengaku belum tahu saat dikonfirmasi soal pemeriksaan Boediono. Sementara empat pimpinan lain KPK tidak menjawab ketika dihubungi pada Sabtu (23/11/2013).

Ihwal pemeriksaan ini justru diungkapkan Boediono melalui konferensi pers seusai pemeriksaan. Boediono mengaku diperiksa KPK selama tujuh jam di kantornya. Menurut Boediono, pemeriksaan dilakukan di Istana Wapres karena alasan protokoler.

Boediono menyampaikan, sebenarnya dia tidak bermasalah jika harus datang ke KPK untuk menyampaikan keterangan. Hanya, karena ia Wakil Presiden, ada protokoler standar yang harus dilakukan di Gedung KPK yang dipandang akan merepotkan dan dapat mengganggu aktivitas di Gedung KPK.

Boediono mengaku mendapat pertanyaan dari penyidik KPK seputar pemberian FPJP untuk Bank Century pada tahun 2008.

Beodiono pun menjelaskan, dalam konferensi pers itu, langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan Bank Century pada tahun 2008 merupakan tindakan yang mulia. Tujuannya hanya satu, yakni menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kemungkinan krisis sistemik akibat kebangkrutan Bank Century.

Sebelumnya, Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan seandainya Wakil Presiden Boediono benar diperiksa oleh penyidik KPK terkait kasus Century, maka Boediono dianggap mengetahui atau mendengar atau melihat dugaan korupsi yang terjadi dalam kasus tersebut. "Jika sampai diperiksa, berarti penyidik merasa ada informasi yang perlu dikonfirmasi," jelas Johan Budi SP. di kantornya, plaza Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013).

Johan Budi SP. mengatakan Boediono pernah diperiksa sekali saat penyelidikan kasus Bank Century. Ketika itu, pemeriksaan di kantor Boediono. Kapasitas Boediono saat diperiksa, lanjut Johan Budi SP., sama seperti di tahap penyelidikan, yaitu sebagai Gubernur Bank Indonesia. "Ini sama seperti yang pernah KPK lakukan terhadap Sri Mulyani dan beberapa saksi lainnya," tambah dia. "Yang penting adalah informasi itu terkonfirmasi," tegas dia lagi

Dikabarkan sebelumnya, bekas Deputi Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa Bank Indonesia (BI) Budi Mulya memberi sinyal adanya dua pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban terkait kasus Bank Century. Pihak pertama, adalah yang bertanggungjawab terhadap penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Pihak kedua, adalah yang bertanggungjawab terhadap pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek kepada Bank Century.

Budi Mulya yang diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka setelah hampir setahun menjadi tersangka langsung ditahan di rumah tahanan KPK. Sebelum ditahan, dia berkukuh penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik bukan kewenangan BI.

Akibat penetapan itu, Bank Century mendapat kucuran dana hingga Rp 6,7 triliun. Padahal Budi Mulya sepakat Bank Century hanya butuh Rp 1 triliun.

Ketua KPK Abraham Samad memastikan kasus Bank Century belum berakhir dengan penahanan Budi Mulya. Pengenaan Pasal 55 ayat (1) KUHP kepada Budi Mulya, membuka kemungkinan KPK menemukan tersangka lain. "Kerja KPK itu kelihatannya mengurai satu per satu orang, tapi pada akhirnya juga bisa kena," tukas ketua lembaga antirasuah tersebut.

Abraham Samad sambil menambahkan, semua sama di pandangan hukum, wapres maupun menteri. "Saya persilakan masyarakat mengikuti sidang Budi Mulya. Itu patokannya supaya bisa melihat lebih jelas kasus ini mengarah ke mana," tandas Abraham Samad. (ant/kom)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.377.632 Since: 05.03.13 | 0.2267 sec