Internasional

PM Australia Terus Didesak Minta Maaf

CANBERRA-SBN.

Mantan Perdana Menteri (PM) Australia Julia Gillard meminta penerusnya, PM Australia ke-28, Anthony John "Tony" Abbott berjanji kepada Indonesia untuk tidak melakukan penyadapan lagi di masa mendatang. Menurutnya, hal tersebut merupakan respon terbaik yang bisa diberikan Australia di tengah hubungan yang memanas dengan Indonesia saat ini.

Penyadapan terhadap Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono terjadi pada tahun 2009 atau satu tahun sebelum Julia Gillard menjabat sebagai perdana menteri. Saat itu, politisi Partai Buruh ini masih menduduki posisi wakil perdana menteri.

Julia Gillard menyebutkan informasi intelijen sangat diperlukan dalam menjaga keamanan suatu negara. Namun di sisi lain, setiap pemerintah tetap harus memiliki "batas-batas" dalam melakukan operasi intelijen.

Karenanya, Julia Gillard menyarankan agar pemerintah Australia mengevaluasi sistem "check and balance" bagi operasi intelijen. Alasannya, untuk memastikan setiap operasi yang dilakukan masih dalam batas kewajaran. "Saya pikir sistem yang kami (Australia) miliki selama ini cukup baik, tapi terungkapnya masalah dengan Presiden Yudhoyono tentu perlu dipastikan kembali apakah sistem tersebut sudah cukup kuat," pungkas perdana menteri wanita pertama Australia ini.

Berlarut-larutnya masalah penyadapan yang dilakukan badan intelijen Australia membuat gerah parlemen negara itu.

Perdana Menteri Australia kelahiran 4 November 1957, Tony Abbott pun terus didesak untuk meminta maaf kepada pemerintah Indonesia terkait isu penyadapan komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Kali ini desakan kuat datang dari anggota parlemen yang juga merupakan jutawan Australia, Clive Palmer. Dalam sebuah tayangan yang disiarkan oleh media setempat, Sydney Morning Herald, politikus dari Partai Palmer United ini meminta Tony Abbott agar meniru Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang meminta maaf kepada Jerman terkait isu penyadapan.

Jika PM Australia ke-28, Tony Abbott tidak meminta maaf, menurut Clive Palmer masalah ini akan berdampak buruk pada kepentingan Australia sendiri, seperti sektor perdagangan domestik dan juga para peternak di Australia barat, Queensland, dan wilayah utara Australia. "Dia tidak memiliki masalah dalam meminta maaf," tukas Clive Palmer.

Tak hanya Clive Palmer, sebelumnya mantan PM Australia Julia Gillard juga menyarankan hal yang sama. Menurut Julia Gillard, Tony Abbott seharusnya mencontoh Presiden Negeri Paman Sam, Barack Obama saat negaranya disebut menyadap Kanselir Jerman Angela Merkel. Presiden AS Barack Obama saat itu langsung menjelaskan ke Angela Merkel atas munculnya isu penyadapan. Karena itu, Tony Abbott juga diminta untuk memberikan penjelasan kepada SBY. "Kami harus mencontoh Obama," ucap Julia Gillard dalam wawancara eksklusif dengan CNN.

Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, mantan PM Australia, Julia Gillard menolak untuk berkomentar mengenai penyadapan yang dilakukan negaranya terhadap Indonesia. Namun, ia memuji langkah Presiden Amerika Serikat Barack Obama saat mendapat tuduhan serupa dari Jerman beberapa waktu lalu. Julia Gillard adalah wakil perdana menteri Kevin Rudd ketika pemerintahnya diduga memantau panggilan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya. "Yang pasti dia (Obama) bisa bilang hal tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya kira ini adalah respon yang paling pantas diberikan Australia kepada Indonesia dalam masa-masa sulit seperti sekarang," ujar mantan PM negeri kangguru tersebut, Julia Gillard seperti dikutip dari ABC Australia, Jumat (22/11/2013).

Mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, mengatakan pengumpulan intelijen melibatkan penilaian yang sulit. Australia, katanya, tidak bisa melakukan dua hal sekaligus, antara menghormati privasi dan melindungi rakyat dari serangan teroris.

Kepada Christiane Amanpour dari CNN, Julia Gillard mengatakan Perdana Menteri Tony Abbott harus meninjau lagi prosedur keamanan nasional Australia setelah protes keras Indonesia. Dalam wawancara itu, Julia Gillard menyatakan Australia perlu menghargai “penilaian sulit” keamanan nasional. “Perdana Menteri harus meninjau pengumpulan intelijennya terkait tuduhan mata-mata yang melibatkan Presiden Indonesia,” katanya.

Mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard menjelaskan mengapa dua pilihan itu, antara menjaga privasi dan keamanan nasional tak bisa bertemu. “Di satu sisi jika ada serangan teroris akan muncul pertanyaan kenapa kau tidak tahu, kenapa kau tidak mengumpulkan informasi intelijen, mengapa kau tidak menghentikannya?” ucap Julia Gillard. “Namun, di sisi sebaliknya, orang menyatakan kami ingin privasi, kami tak ingin ponsel kami disadap,” sambungnya. Ditanya tentang tuduhan mata-mata yang membuat SBY marah, Julia Gillard menyatakan Tony Abbott harus merombak sistem. “Pastikan sistem itu kuat seperti yang Anda inginkan di masa depan,” pungkasnya. (cnn/abc)

See Also

Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
China Meminjamkan Sepasang Panda Ke Indonesia
Spanyol Buru Sopir Pelaku Teror Di Barcelona
Serangan Teror Di Barcelona
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.660.176 Since: 05.03.13 | 0.1768 sec