Hukum

KPK Cegah Ajudan Menteri ESDM

Friday, 22 Nopember 2013 | View : 1227

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengajukan surat cegah dan mengirimkan surat pencegahan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk empat orang terkait dengan kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) atas tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) pada tahun 2012-2013 terhitung sejak tanggal 22 November 2013 hingga enam bulan ke depan. Salah satunya adalah terhadap ajudan Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, yang bernama I Gusti Putu Ade Pranjaya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi Sapto Prabowo mengungkapkan bahwa KPK mencegah ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, I Gusti Putu Ade Pranjaya, terkait dengan kasus dugaan korupsi di SKK Migas atas tersangka mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) sejak 22 November 2013 hingga enam bulan ke depan. "Ajudan ini dicegah kaitannya dengan kasus RR (Rudi Rubiandini). Bisa dianggap tahu terkait kasus R.R.," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di plaza Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013). “Dicegah terkait penyidikan tindak pidana Korupsi menerima Hadiah atau janji terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh SKK Migas yang diduga dilakukan Rudi Rubiandini, dan kawan-kawan pada 2012-2013,” beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP di plaza Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013) malam.

Selain ajudan Jero Wacik, KPK juga mencegah tiga orang lainnya terkait kasus yang sama yakni Eka Putra yang bekerja sebagai konsultan, Herman Afifi Kusumo selaku Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia, dan Direktur Utama PT. Rajawali Swiber Cakrawala (Oil & Energy Industry) Deni Karmaina. Keempatnya dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak hari ini. "Memang benar ada pencegahan baru. Pencegahan dilakukan dengan maksud agar sewaktu-waktu yang bersangkutan dapat diperiksa penyidik KPK dan tidak sedang bepergian ke luar negeri," tegas Juru Bicara KPK Johan Budi SP., di plaza Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/11/2013) malam. “Mereka dicegah selama enam bulan dari 22 November, dalam rangka kelancaran proses penyidikan,” imbuhnya. Oleh karena itu, keempat orang itu dicegah selama 6 bulan untuk melancarkan proses penyidikan tindak pidana korupsi atau menerima hadiah atau janji terkait dengan kegiatan SKK Migas yang diduga dilakukan Rudi Rubiandini dan tersangka lainnya pada 2012-2013.

Jadi, Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM telah mencegah I Gusti Putu Ade Pranjaya untuk bepergian ke luar negeri. Ajudan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu dicegah bersama 3 orang lainnya atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan Keputusan Pimpinan KPK No: KEP-831/01/11/2013 tgl 22/11/2013 tentang larangan berpergian ke luar negeri, mereka yang dicegah adalah:

1. Eka Putra, kelahiran Tanjung Bonai (11/07/1975), aktivitas sehari-hari sebagai konsultan.

2. Herman Afifi Kusumo, kelahiran Bandung (16/06/1949), menjabat sebagai Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia.

3. I Gusti Putu Ade Pranjaya, Kelahiran Tabanan (25/06/1987), pekerjaan sebagai ajudan Jero Wacik ( Menteri ESDM).

4. Deni Karmaina, kelahiran Jakarta (07/05/1981), pekerjaan sebagai Dirut PT. Rajawali Swiber Cakrawala (Oil & Energy Industry).

Saat ditanya hubungan antara ajudan Jero Wacik dengan Rudi Rubiandini, Johan Budi SP. tidak bisa menjelaskan. Sebab, hal itu sudah masuk dalam materi. "Ajudan Jero Wacik dijadikan saksi karena dianggap mengetahui, mendengar, melihat atau karena keahliannya terhadap Rudi Rubiandini," jelasnya.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. mengaku tidak bisa memastikan apa kaitannya antara ajudan Jero Wacik dengan kasus yang menjerat Rudi Rubiandini. “Yang pasti statusnya sebagai saksi untuk tindak pidana korupsi terkait kasus SKK Migas atas tersangka Rudi Rubiandini," terangnya lagi.

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, pelatih golf pribadi R.R. bernama Deviardi, dan komisaris PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon Gunawan Tanjaya sebagai tersangka. Setelah KPK menetapkan Rudi Rubiandini sebagai tersangka, KPK melakukan penggeledahan ke sejumlah terkait tempat termasuk ruang sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Waryono Karno. Dari penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita uang sebesar US$ 200 ribu.

Terkait penemuan tersebut, KPK telah dua kali memeriksa Waryono Karno pada 21 Oktober 2013 dan 4 November 2013. Sampai saat Waryono Karno masih berstatus saksi. KPK juga telah mencegah Waryono Karno untuk tidak bepergian ke luar negeri.

KPK menetapkan mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.) sebagai tersangka dalam kasus ini berdasarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Agustus 2013 malam bersama dengan barang bukti US$ 400 ribu yang diberikan oleh Komisaris PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon Gunawan Tanjaya melalui pelatih golf R.R., Deviardi alias Ardi yang juga sudah ditangkap KPK.

Pemberian tersebut diduga merupakan pemberian kedua, sedangkan pemberian pertama dilakukan sebelum Lebaran dengan uang sejumlah US$ 300 ribu.

Terkait kasus suap SKK Migas yang menjerat mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, Prof. Dr-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S. (R.R.), KPK juga memanggil pengusaha asal Singapura, Widodo Ratanachaitong.

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Widodo Ratanachaitong pada Jumat (15/11/2013), namun ternyata surat panggilan yang dikirim oleh KPK ke Singapura salah alamat. Kemudian KPK kembali mengirimkan surat panggilan ke alamat yang berbeda.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, menegaskan tidak mengenal orang-orang yang mengaku dekat dengan dirinya terkait penyelidikan kasus suap SKK Migas. "Saya dikait-kaitkan dengan kasus yang sedang mengemuka. Saya tegaskan bahwa saya tidak kenal orang-orang yang mengaku dekat dengan saya dalam penyelidikan kasus tersebut," terang Ibas di Jakarta, kemarin.

Ibas juga menyampaikan dirinya tidak mengetahui sama sekali informasi perkembangan kasus yang diduga melibatkan Kernel Oil Pte Ltd (KOPL), apalagi orang-orang yang diduga terlibat. "Saya tidak tahu sama sekali informasi terkait Kernel Oil, apalagi orang-orangnya," tegas Ibas.

Ibas berharap masyarakat bisa membedakan informasi yang berkembang terkait dirinya dalam kasus ini. "Siapa saja bisa menyebut nama saya, namun dalam konteks hukum, seyogianya dapat dipilah-pilah informasi mana yang mengandung fakta hukum, penggiringan opini, rumor politik, atau yang mengarah ke fi tnah," jelas Ibas lagi.

Komisaris PT. Kernel Oil Private Limited (KOPL) Simon Gunawan Tanjaya telah lebih dulu menjalani persidangan. Dia didakwa bersama-sama Widodo Ratanachaitong memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang SIN$ 200.000 dan US$ 900.000 kepada penyelenggara negara, yaitu Rudi Rubiandini, melalui Deviardi alias Ardi.

Pemberian uang tersebut dilakukan agar Rudi Rubiandini menggunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas. Perbuatan-perbuatan itu antara lain, pertama, Rudi Rubiandini diharapkan meloloskan dan menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas kondensat Senipah bagian negara pada 7 Juni 2013 untuk periode bulan berikutnya, Juli 2013.

Kedua, Rudi Rubiandini juga diharapkan menyetujui kargo pengganti minyak mentah Grissik Mix bagian negara untuk Fossus Energy Ltd periode Februari-Juli 2013.

Selanjutnya, ketiga, menggabungkan lelang terbatas minyak mentah Minas/SLC bagian negara dan kondensat Senipah Bagian  Negara untuk periode Agustus 2013.

Selain itu, keempat, Rudi Rubiandini diharapkan kembali menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang pada lelang terbatas minyak mentah Minas/SLC Bagian Negara dengan kondensat Senipah Bagian Negara pada 4 Juli 2013 untuk periode Agustus 2013.

Yang lain, kelima, menggabungkan tender kondensat Senipah dan Minyak Mentah Duri untuk periode September-Oktober 2013. Dan terakhir menunda pelaksanaan tender Kondensat Senipah periode September-Oktober 2013.

Dalam pengembangannya, Rudi Rubiandini dan Deviardi alias Ardi dijadikan tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Keduanya disangka melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (kom/ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.183.045 Since: 05.03.13 | 0.2239 sec