Internasional

PM Australia Janji Tanggapi Surat Presiden SBY

JAKARTA-SBN.

Seperti diketahui, Indonesia telah menarik duta besarnya dari Australia, mengurangi tingkat hubungannya dengan Australia dan menangguhkan kerjasama penyelundupan manusia karena marah atas laporan penyadapan ponsel milik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ibu negara, dan delapan menteri senior dan pejabat pemerintah Indonesia tahun 2009.

Menanggapi dugaan penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia, pemerintah mengambil 3 langkah sesuai instruksi Presiden SBY. Salah satunya, memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema.

"Kami memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Canberra. Karena mustahil Dubes bisa melakukan tugasnya di tengah suasana saat ini. Pak Nadjib kami harap untuk kembali ke Jakarta segera mungkin untuk konsultasi dengan kami. Agar selanjutnya mengambil keputusan," tegas Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa saat konferensi pers di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri, Senin (18/11/2013).

Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa menegaskan, bila benar Australia melakukan penyadapan seperti penyataan Edward Snowden, maka hal tersebut adalah tindakan tidak bersahabat.

"Belum kita bicara hubungan antarbangsa. Prinsip hukum internasional, pun melarang dan tidak menganggap lazim penyadapan. Ini hari yang tidak baik antar kedua negara. It's a bad day. Namun, kita negara yang sanggup berpikir rasional, tegas, dan terukur," ujar Marty Natalegawa.

Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa juga sangat menyesali tindakan Australia itu. "Informasi yang mereka (Australia) peroleh dengan cara penyadapan, was it worthed? Inilah yang sangat disesali," sindirnya.

Menlu RI Marty Natalegawa pun minta pemerintah Australia tidak meremehkan masalah isu penyadapan tersebut. "Sekali lagi saya sampaikan jangan diremehkan. Jangan dikecilkan sikap kita yang sangat terganggu dengan pemberitaan (penyadapan) ini. Kita meminta pihak Australia untuk memahami. Kita sudah ambil langkah-langkah," pungkas Menlu Marty Natalegawa di Kementerian Luar Negeri.

Menlu RI Marty Natalegawa mengatakan yang pertama kali memunculkan masalah penyadapan tersebut adalah pihak Australia sendiri melalui media massanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mengaku tak habis pikir mengapa Australia melakukan penyadapan. Presiden SBY mengirim surat ke Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, untuk meminta penjelasan dan sikap resmi Australia terkait penyadapan tersebut.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott berjanji akan menanggapi sepenuhnya dan dengan sopan tuntutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait pemeriksaan terhadap laporan penyadapan oleh Australia terhadap ponsel para pejabat tinggi Indonesia tersebut.

Kepada parlemen, PM Australia Tony Abbott mengatakan, hari Kamis (21/11/2013) ia telah menerima surat Presiden SBY yang menuntut penjelasan kegiatan penyadapan telepon oleh Australia tahun 2009. Kepada DPR, Tony Abbott menyatakan, “Saya ingin meyakinkan DPR bahwa pemerintah akan merespon dengan cepat, sungguh-sungguh dan dengan sopan atas surat presiden tersebut.”

Sebelumnya, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak berkomentar atas kabar tersebut. Di hadapan parlemen Australia, dia hanya menjelaskan setiap pemerintah pasti mengumpulkan informasi dan semua pemerintahan juga tahu bahwa setiap negara memang mengumpulkan informasi

"Tugasku yang paling penting untuk melindungi Australia dan mengutamakan kepentingan negara. Dan aku tidak akan pernah ingkar dari tugasku itu," tukas Tony Abbott, seperti dimuat The Australian, Senin (18/11/2013).

Pemerintah Australia mulai mengkhawatirkan keamanan warga negaranya di Indonesia. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, melalui situs resminya, mengeluarkan peringatan bepergian (travel warning) bagi warga Australia ke Indonesia. Peringatan tersebut ditingkatkan dari "normal dan aman" menjadi "penerapan kewaspadaan luar biasa" setelah adanya aksi demonstrasi di Kedutaan Besar Australia, di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013). "Warga Australia harus memantau pemberitaan media lokal, menghindari lokasi unjuk rasa, dan meningkatkan kewaspadaan. Warga juga diminta untuk berhati-hati ketika menuju dan beranjak dari Kedutaan Besar selama demonstrasi berlangsung." Demikian bunyi peringatan dalam situs tersebut.

Ratusan anggota ormas yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Peduli Hankam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Australia, Kamis (21/11/2013) pagi. Mereka berorasi memprotes aksi penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat lainnya. Mereka bahkan mencoret tembok Kedubes Australia dengan tulisan "Merah Putih".

Para pengunjuk rasa mengecam pemerintahan Perdana Menteri Australia, Tony Abbot, dan menuntut Pemerintah Australia meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian.

Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, menolak berkomentar tentang travel warning yang dikeluarkan Pemerintah Australia itu. "Saya kira kita tidak usah menyikapi. Masa setiap kali Australia bicara harus kita tanggapi, tidak perlu-lah. Terserah dia (Australia) mau kasih travel advice kayak bagaimana," ujar Marty Natalegawa, di Kementerian Luar Negeri, Kamis (21/11/2013).

Menteri Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia, Tony Burke, menilai keputusan Pemerintah Indonesia yang menghentikan kerja sama militer dan intelijen dengan Australia, termasuk operasi penanganan penyelundupan manusia, merupakan bencana bagi Australia. "Kerja sama dengan Indonesia amat sangat signifikan. Itu adalah sesuatu yang kami bangun dari waktu ke waktu dan bersifat kumulatif. Itu bukan sesuatu yang dapat Anda mulai dan hentikan begitu saja. Jika Anda kehilangan kerja sama itu, Anda tidak bisa memulainya lagi dari apa yang sudah kami capai saat ini," urai Tony Burke.

Partai Buruh yang diwakili Tony Burke, sebelumnya, telah mengingatkan Perdana Menteri Australia Tony Abbott untuk berhati-hati menyikapi isu penyadapan Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabatnya. Partai Buruh mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mendatangkan bencana bagi Australia dengan melepaskan kontrol atas penyelundupan manusia ke benua itu.

Selama ini, Indonesia menjadi garda depan Australia dalam menangani ribuan imigran gelap yang hendak masuk ke Australia melalui jalur laut. Tony Burke mengatakan kemitraan Indonesia dalam menghentikan kapal-kapal suaka yang hendak memasuki wilayah perairan Australia tidak bisa diremehkan. "Pembekuan hubungan diplomatik yang lebih jauh lagi oleh Indonesia akan menimbulkan malapetaka serius bagi Australia," elaborasi Tony Burke.

Mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard, mengatakan pengumpulan intelijen melibatkan penilaian yang sulit. Australia, katanya, tidak bisa melakukan dua hal sekaligus, antara menghormati privasi dan melindungi rakyat dari serangan teroris.

Julia Gillard adalah wakil perdana menteri Kevin Rudd ketika pemerintahnya diduga memantau panggilan telepon Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya.

Kepada Christiane Amanpour dari CNN, ia mengatakan Perdana Menteri Tony Abbott harus meninjau lagi prosedur keamanan nasional Australia setelah protes keras Indonesia. Dalam wawancara itu, Julia Gillard menyatakan Australia perlu menghargai "penilaian sulit" keamanan nasional. "Perdana Menteri harus meninjau pengumpulan intelijennya terkait tuduhan mata-mata yang melibatkan Presiden Indonesia," katanya.

Mantan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard menjelaskan mengapa dua pilihan itu, antara menjaga privasi dan keamanan nasional tak bisa bertemu. "Di satu sisi jika ada serangan teroris akan muncul pertanyaan kenapa kau tidak tahu, kenapa kau tidak mengumpulkan informasi intelijen, mengapa kau tidak menghentikannya?" ucap Julia Gillard. "Namun, di sisi sebaliknya, orang menyatakan kami ingin privasi, kami tak ingin ponsel kami disadap,” sambungnya. Ditanya tentang tuduhan mata-mata yang membuat SBY marah, Julia Gillard menyatakan Tony Abbott harus merombak sistem. "Pastikan sistem itu kuat seperti yang Anda inginkan di masa depan," lanjutnya.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Marciano Norman di Jakarta, Kamis (21/11/2013), menyatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan intelijen Australia, yang menyatakan akan menghentikan usaha penyadapan terhadap pejabat negara Indonesia. “Dalam komunikasi itu mereka meyakinkan bahwa sekarang dan ke depan itu yang penting tidak ada lagi penyadapan itu. Diketahui penyadapan ini berlangsung sejak 2007 hingga 2009. Bahwa ini bepotensi mengganggu hubungan kedua negara ke depan,” ujarnya. “Oleh karenanya harus ada komitmen dari mitra badan intelijen negara di Australia untuk sama-sama mengevaluasi, khususnya mereka memperbaiki ke depan agar hal-hal seperti ini yang sangat sensitif dan tentunya sangat berdampak pada kewibawaan negara kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Marciano Norman menyebutkan Australia memang tidak mengakui secara jelas penyadapan itu, namun intelijen Indonesia sudah mendapat informasi adanya pelanggaran tersebut, meski ia tidak merinci informasi apa saja yang berhasil disadap Australia. “Yang terbuka adalah 2007 dan 2009. Saya rasa pihak manapun tentunya tidak akan men-declare itu sudah dikerjakan tetapi dari beberapa informasi yang kita terima, bahwa ada data-data yang memang terjadi pelanggaraan pada kurun waktu itu,” bilangnya.

BIN, tambah Marciano Norman, kini tengah melakukan langkah-langkah kontra-intelijen terhadap saluran komunikasi pejabat negara termasuk Presiden, agar berada dalam posisi aman. Meski demikian, Kepala BIN, Marciano Norman berharap pejabat negara tidak membicarakan hal-hal yang strategis menyangkut kebijakan negara melalui pesawat telepon. “Pembatasan materi pembicaraan itu menjadi hal yang penting.  Kita harus selalu beranggapan bahwa kita ini disadap. Langkah-langkah lain yang diambil oleh negara adalah kita melakukan pengamanan terhadap pejabat kita. Mungkin saja telepon itu disadap, tetapi substansi dari pembicaraaan kita belum tentu dia bisa mengerti karena itu diacak dengan menggunakan sandi-sandi yang lain,” sebutnya.

Rizal Darmasaputra, pengamat intelijen dari Lesperssi mengatakan secanggih apapun upaya kontra intelijen untuk mengatasi penyadapan lewat telepon seluler, tetap rentan dari kebocoran. “Saya pikir di manapun pembicaraan strategis melalui telepon seluler itu tentunya sangat-sangat mudah sekali untuk ditembus. Dengan teknologi apapun kita coba untuk mem-protect pasti akan ada teknologi lain yang dapat menembus kontra penyadapan yang dilakukan. Jadi kalo pejabat kita melakukan pembicaraan-pembicaraan yang bersifat strategis melalui telepon seluler ya itu ceroboh namanya,” terangnya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menyatakan, isu penyadapan para pejabat pemerintah Indonesia oleh Australia diyakini akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai, meski penarikan Dubes Indonesia untuk Australia itu baik, pemerintah tetap belum tegas. Hal ini karena merebaknya masalah penyadapan sudah beberapa pekan dan sudah dari lama publik menginginkan pengusiran Dubes Australia dan Amerika Serikat untuk Indonesia.

"Mengapa ketika sekarang muncul nama SBY dan Ibu Ani, pemerintah langsung reaktif? Bukankah Indonesia milik rakyat Indonesia? Bukan sekadar milik Pak SBY dan Ibu Ani?" heran Hikmahanto Juwana. (voa/tri/tem)

See Also

Boris Johnson Terpilih Sebagai PM Inggris Baru
Menlu Inggris Ancam Iran
Laut China Selatan Tegang
Presiden AS Pecat Direktur Dinas Rahasia
Kapal China Dekati Pulau Filipina
Thailand Dilanda Badai Pabuk
Warga Kelas Menengah Australia Akan Kian Sulit Dapat Kredit Perumahan
Donald Trump Kunjungi Militer AS Di Irak
Kota Surabaya Raih Guangzhou Awards 2018
Teleskop NASA Temukan 2 Planet Baru
Najib Razak Ditahan SPRM
Mantan PM Malaysia Ditahan
Najib Razak Ditahan KPK Malaysia
Turki Adakan Pemilu Hari Ini
Arab Saudi Resmi Mencabut Larangan Perempuan Menyetir
Gempa Guncang Osaka
Amerika Serikat Keluar Dari Dewan HAM PBB
Suriah Berhasil Usir ISIS
Kementerian Pertanian Cegah Rock Melon Australia Masuk Indonesia
Perwakilan Nahdlatul Ulama Dan Wahid Foundation Temui Dubes Amerika Serikat
Polri Benarkan Penangkapan WNI Isteri Tokoh ISIS Marawi
Sultan Selangor Kecewa Terhadap Mahathir Mohamad Soal Bugis
China Meminjamkan Sepasang Panda Ke Indonesia
Spanyol Buru Sopir Pelaku Teror Di Barcelona
Serangan Teror Di Barcelona
jQuery Slider
Arsip :2019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.589.934 Since: 05.03.13 | 0.133 sec