Hukum

Jusuf Kalla Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan untuk meminta keterangan mantan Wakil Presiden Indonesia, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Mantan Wakil Presiden RI, Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla akan diperiksa sebagai saksi ahli atas pengetahuannya dalam kasus Bank Century tersebut. Menurut Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, Jusuf Kalla (JK) akan diperiksa Kamis (21/11/2013).

Menurut Johan Budi SP., Jusuf Kalla diperiksa dalam kapasitas pengetahuannya dalam kasus Bank Century. "Saksi ahli itu adalah saksi yang diperiksa, bukan untuk perkaranya, tetapi atas pengetahuan dalam dirinya atas kasus Century," urai Johan Budi SP.

Ditambahkannya, Jusuf Kalla diperiksa atas dasar kebutuhan penyidik dalam melengkapi berkas perkara kasus Bank Century.

Ditanya apa yang diketahui Jusuf Kalla sehingga diperiksa sebagai saksi ahli, Johan Budi SP. mengatakan pihaknya tidak dapat memberitahu karena sudah masuk dalam materi penyidikan.

Didesak apakah karena latar belakang Jusuf Kalla sebagai mantan Wakil Presiden, yang membuat Kalla diperiksa, Johan Budi SP. mengatakan tidak tahu, karena sudah masuk materi penyidikan.

Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi saksi perkara terkait kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. "Saya juga belum tahu hari ini (Kamis) diundang untuk apa, kita memenuhi saja undangannya," ucap Jusuf Kalla di plaza Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).

Jusuf Kalla tiba di Gedung KPK pukul 13.40 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang berwarna cokelat.

Pemeriksaan terhadap politisi senior Partai Golkar itu secara kebetulan bertepatan dengan ulang tahun kelima tentang skandal Bank Century yang juga bertepatan saat keputusan dana talangan atau bailout untuk Bank century senilai Rp 6,7 triliun.

"Pertama begini saya tidak tahu juga kenapa KPK undang saya hari ini (Kamis), karena hari ini ultah kelima tentang skandal Bank Century, persis keputusannya diambil 21 November 2008, itu persis pada hari ini," jelas JK sebutan akrab Jusuf Kalla.

Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan pihaknya meminta keterangan Jusuf Kalla, karena dia dinilai mengetahui betul kucuran dana talangan tersebut. Tidak hanya itu, KPK meminta keterangan Jusuf Kalla sebagai saksi karena beliau berkomitmen untuk membongkar kasus tersebut, agar aktor intelektualnya dapat terungkap.

Mantan Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla (JK) mengaku ada keanehan rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Boediono yang memutuskan Bank Century adalah bank gagal sistemik. Padahal, pada rapat beberapa jam sebelumnya bersama Sri Mulyani dan Boediono serta sejumlah menteri, menyepakati bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi aman dan ada tidak krisis. Hal tersebut disampaikan JK usai diperiksa dua jam sebagai saksi bagi tersangka mantan Deputi V Bidang Pengawasan BI, Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi bailout Bank Century di plaza Gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).

Selama dua jam, JK dicecar dua pertanyaan. Yakni tentang peran Budi Mulya dalam menentukan bahwa bank berdampak sistemik pada perekonomian Indonesia. Kedua, tentang tentang pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Kepada penyidik, Jusuf Kalla menceritakan pada 21 November 2008 sore, ia mengikuti rapat bidang ekonomi yang diikuti oleh Gubernur BI Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana. Rapat tersebut menyepakati, bahwa ekonomi Indonesia dalam kondisi aman dan ada tidak krisis.

Belakangan Jusuf Kalla baru mengetahui, bahwa beberapa jam kemudian, KKSK yang dipimpin Sri Mulyani dan dihadiri Boediono menggelar rapat di Kementerian Keuangan hingga menjelang pagi.

Keputusan rapat tersebut mengejutkan Jusuf Kalla, yakni adanya gagal sistemik pada sejumlah bank.

"Tapi beberapa jam kemudian, mereka rapat di Kementerian Keuangan. Kemudian subuh memutuskan, adanya gagal sistemik pada suatu bank yang membahayakan. Padahal, sebenarnya itu tidak perlu. Dan mereka itu berdebat, bahwa sebenarnya tidak terjadi gagal sistemik," ungkap Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla merasakan kejanggalan atas keputusan rapat KKSK itu. Apalagi, sebelumnya Sri Mulyani dan Boediono melaporkan, bahwa tidak ada persoalan di ekonomi Indonesia, termasuk perbankan.

"Saya tidak tahu (alasannya). Itu kan rapatnya malam-malam. Yang aneh, sebenarnya bahwa ada bank gagal, gagalnya Rp 630 miliaran, tapi dalam waktu tiga hari dibayarnya Rp 2,5 triliun. Iya, itu aneh," ujar JK.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Bank Indonesia (BI) harus menjelaskan proses penyelamatan Bank Century mulai dari pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 689 miliar hingga penggelontoran dana talangan atau bailout senilai Rp 6,7 triliun. Pasalnya, menurut Jusuf Kalla, wewenang penyelamatan Bank Century saat itu berada di tangan BI sebagai bank sentral. “Jadi institusi BI yang harus menjelaskannya,” terang JK usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di Kantor KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas kucuran dana sebesar itu, JK menjawab bahwa dua pihak yang bertanggung jawab yakni KKSK dan BI. "KKSK dan BI harus memberi penjelasan," kata JK.

Menurut JK, berdasarkan laporan kepadanya, pada saat itu tidak ada yang namanya bank gagal akibat dari krisis perbankan. Bank Century diketahuinya merupakan bank bermasalah akibat dirampok oleh pemiliknya sendiri yakni Robert Tantular. Menurut Jusuf Kalla, Bank Century dianggap gagal padahal tak ada yang gagal. “Dianggapnya gagal. Padahal tidak ada bank yang gagal (akibat krisis). Gagalnya karena dirampok. Dilaporkan kepada saya, masalah bank itu karena perampokan, dirampok oleh pemiliknya dan itu makanya saya suruh tangkap pemiliknya,” tukasnya.

Selain itu, lanjut dia, dalam laporan Gubernur BI yang dijabat oleh Boediono dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani waktu itu, kondisi perekonomian Indonesia juga dilaporkan aman, atau tidak dalam kondisi krisis. “Ibu Sri Mulyani dan Boediono semua sepakat dan menjelaskan bahwa tidak ada krisis ekonomi. Tidak ada itu. Semua aman. Satu persatu,” bebernya.

Namun, sambung dia, beberapa jam kemudian, dia mendengar ada rapat di Kementerian Keuangan dan memutuskan adanya satu bank gagal sistemik yang membahayakan perekonomian akibat krisis global. Bank tersebut kemudian juga diputuskan untuk diselamatkan dengan pengucuran dana talangan atau bailout.

Dalam rapat pengambilan keputusan tentang status Bank Century tersebut, menurut JK, tidak melibatkan dirinya.

Padahal, saat itu dia menjadi pihak yang bertanggungjawab menjalankan pemerintahan karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang berada di luar negeri. “Saya tidak ikut disitu, saya bahkan tidak disampaikan. Itu kan yang jadi pertanyaan saya, bahwa ada bank yang ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik, gagalnya Rp 630 miliaran tapi dalam waktu tiga hari dibayar Rp 2,5 triliun,” ungkap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Apakah Wakil Presiden Boediono bisa diseret menjadi tersangka, JK hanya menjawab bahwa semua yang tahu persoalan ini harus dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi.

Sebelumnya, Jusuf Kalla pernah diminta keterangan terkait perkara ini pada pertengahan Januari 2011. Saat itu ia menyampaikan tidak diberi tahu Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK Sri Mulyani Indrawati, sesaat setelah komite itu memutuskan memberikan dana talangan atau bailout kepada Bank Century pada 21 November 2008. JK yang saat itu menjabat Wakil Presiden baru diberi tahu Sri Mulyani, yang juga Menteri Keuangan pada saat itu, tentang keputusan tersebut pada 25 November 2008.

Dalam kasus ini, Budi Mulya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak November tahun lalu. Namun, KPK baru menahan Budi Mulya setelah diperiksa untuk pertama kalinya sebagai tersangka, pada Jumat (15/11/2013). Budi Mulya ditahan di Rumah tahanan (Rutan) Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi basement Gedung KPK.

Oleh KPK, Budi Mulya dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh KPK. Selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (ant/kom)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.010.038 Since: 05.03.13 | 1.7374 sec