Hukum

Mantan Petinggi PKS Sebut Suami Bunda Putri

JAKARTA-SBN.

Selain memeriksa Menteri Pertanian Suswono terkait penyidikan kasus suap terkait kuota impor daging Sapi di Kementerian Pertanian (Kementan), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memeriksa mantan anggota Komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suripto.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suripto, sebagai saksi untuk Maria Elisabeth Liman, Direktur (Dirut) PT. Indoguna Utama.

Mantan Sekjen Kementerian Kehutanan yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suripto tiba di Gedung KPK sekitar pukul 10.15 WIB.

"Saya tidak tahu. Saya malah dipanggil untuk Maria Elisabeth Liman saya juga enggak kenal sama sekali," kata Suripto di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2013).

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suripto, mengatakan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan), Hasanuddin Ibrahim, adalah suami dari Siti Nurlela atau akrab dikenal Non Saputri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bunda Putri.

Mantan petinggi Partai Keadilan Sejahtera, Suripto, mengaku tahu soal identitas Bunda Putri. Suripto yang hadir dan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi untuk Maria Elisabeth Liman, tersangka pada kasus pemberian hadiah kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku tidak mengenal Bunda Putri dan suaminya, namun ia membenarkan bahwa Hasanuddin Ibrahim adalah suami dari Bunda Putri.

Suripto mengatakan bahwa Bunda Putri merupakan istri Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim. “Iya, dirjen," kata Suripto di plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/11/2013), saat akan diperiksa sebagai saksi. “Iya, itu Hasanuddin (Ibrahim)," tegas Suripto lagi ketika ditanya siapa suami dari Bunda Putri di plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2013), ketika menjadi saksi untuk Maria Elisabeth Liman, tersangka perkara kasus dugaan pemberian hadiah terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013.

Saat dikonfirmasi mengenai sosok Sengman Tjahja dan Bunda Putri yang disebut-sebut dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sosok Sengman Tjahja dan Bunda Putri yang disebut-sebut di persidangan kasus suap kuota impor daging sapi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu mengaku tidak mengenalnya. Tak hanya itu, Suripto juga membantah pernah ketemu dengan Sengman Tjahja dan Bunda Putri. Dua nama ini sempat menjadi sorotan publik. "Saya nggak kenal, pokoknya, saya nggak pernah ikut rapat. Saya nggak ingat apakah kenal atau tidak sosok Bunda Putri dan Sengman itu," imbuhnya.

Suripto juga mengaku tidak mengenal Bunda Putri. Saat ditanya, Non Nurlela Sahputri, nama asli Bunda Putri, ini diketahui dekat Hilmi Aminuddin dan Luthfi Hasan Ishaaq, Suripto menegaskan, dirinya tidak pernah menghubungi Bunda Putri. Meski begitu, Suripto mengaku tahu sosok Bunda Putri, tetapi dia mengaku tidak pernah bertemu dengan Bunda Putri. Kendati tahu siapa Bunda Putri, mantan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Suripto mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Bunda Putri ataupun Hasanuddin Ibrahim. “Tidak kenal, hanya tahu saja," cetusnya. "Saya tahu, tapi nggak pernah ketemu," tegas dia.

Ketika disinggung apakah Bunda Putri memang dekat dengan sejumlah petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suripto mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan para petinggi PKS. "Belum pernah saya kontak sama mereka," tukasnya.

Suripto juga disebut-sebut dekat dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Hilmi Aminuddin sendiri sudah diperiksa KPK sebagai saksi dan anaknya Ridwan Hakim telah dicegah pergi keluar negeri.

Suripto juga mengaku tidak kenal dengan Sengman Tjahja, seorang pengusaha yang disebut-sebut sebagai utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meski Istana membantahnya. Suripto juga mengatakan, dirinya tidak pernah bertemu dengan Sengman. "Saya tidak tahu," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Suripto juga pernah dipanggil KPK sebagai saksi untuk Luthfi Hasan Ishaaq pada kasus serupa. Suripto saat itu mengatakan bahwa dirinya tidak pernah membicarakan masalah pengajuan impor daging dari Sengman Tjahja. "Gimana saya mau mengajukan, kenal pun saya tidak pernah," ujar dia.

Sementara itu, KPK telah memanggil Sengman Tjahja untuk diperiksa pada Selasa (19/11/2013), tetapi dia mangkir dari panggilan KPK.

Nama Bunda Putri dan Sengman kali pertama disebut dalam persidangan terdakwa kasus kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fathanah.

Sosok Bunda Putri belakangan ramai diperbincangkan setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK memutar rekaman pembicaraan antara mantan presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ridwan Hakim, dan Bunda Putri dalam kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fatanah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Agustus lalu. Nama Bunda Putri muncul dalam rekaman percakapan antara mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq dengan putra Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, Ridwan Hakim. Dalam rekaman perbincangan pada Januari tahun 2013 silam itu, Luthfi Hasan Ishaaq menyebut Bunda Putri adalah seseorang yang mengondisikan para pengambil keputusan. Bunda Putri disebut sebagai orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat mengondisikan para pembuat kebijakan.

Sejauh ini KPK belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bunda Putri terkait kasus kuota impor daging sapi.

Dalam kasus perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013 ini, KPK sudah menetapkan Maria Elisabeth Liman sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementan, pemberi suap kepada Luthfi Hasan Ishaaq, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, dan Ahmad Fathanah.

Maria Elisabeth Liman disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, KPK sudah menjerat dua direksi PT. Indoguna Utama, yaitu Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi. Juard Effendi dan Arya Abdi Effendi sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Terdakwa perkara dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2013, Ahmad Fathanah telah divonis 14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan pidana karena terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Senin (4/11/2013). Adapun, mantan anggota DPR RI dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq masih menjalani proses persidangan. (tri/ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.996.302 Since: 05.03.13 | 0.2158 sec