Hukum

Nasib Wapres Tergantung Budi Mulya

JAKARTA-SBN.

Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya (BM) baru saja ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perannya dalam kasus Bank Century itu, yakni diduga korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Banyak pihak menilai penahanan Budi Mulya membuka jalan bagi KPK untuk memeriksa Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI.

Tim Pengawas kasus bailout Bank Century curiga dengan penahanan tersangka Budi Mulya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab Timwas mengagendakan pemanggilan Budi Mulya sebelum pria tersebut ditahan KPK.

Kecurigaan lain, penahanan Budi Mulya dilakukan untuk melokalisir kasus tersebut agar terhenti sampai pada posisi Budi Mulya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), dan mengaburkan keterlibatan Boediono sebagai Gubernur BI.

"Ini kemungkinan kasus itu bisa berhenti sampai di Budi Mulya. Ada dugaan lokalisir (kasus)," kata anggota Tim Pengawas Century, Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga, penahanan Budi Mulya bertujuan untuk menghalang-halangi kinerja Timwas Century yang berniat mengorek keterangan Budi Mulya.

"Saya malah curiga penahanan Budi Mulya itu karena mau dipanggil oleh Timwas. Kepentingan Timwas adalah mengawasi apakah arah dari penegakan hukumnya itu benar," tegasnya.

Pakar hukum Tata Negara yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra menilai nasib mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono dalam kaitan penyelidikan kasus dugaan korupsi Bank Century sangat tergantung nasib Budi Mulya.

Walaupun demikian, analisisnya menunjukkan nasib Boediono mungkin baru jelas dalam waktu lebih dari setahun sedari saat ini.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, keterlibatan Boediono sementara ini baru bersifat dugaan sebagai bagian dari Dewan Gubernur BI saat bailout Bank Century dilaksanakan. Statusnya masih terperiksa untuk dimintai keterangan, belum tersangka.

“Jadi ada benarnya juga kalau dikatakan nasib Boediono tergantung nasib Budi Mulya. Setidaknya, kalau Budi Mulya terbukti bersalah dalam mengeluarkan kebijakan bailout Bank Century, maka petunjuk keterlibatan Boediono kian terang,” papar Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Sabtu (16/11/2013).

Sementara penyidikan terhadap tersangka Budi Mulya kini berlanjut, KPK tidak bisa mundur karena yang bersangkutan pasti akan jadi terdakwa. Dari proses pemeriksaan Budi Mulya sebagai tersangka maupun saksi-saksi, sambung Yusril Ihza Mahendra, nantinya akan didapati petunjuk mengenai keterlibatan Boediono.

Demikian pula dalam persidangan Budi Mulya, baik terdakwa maupun saksi serta alat bukti lainnya, akan terlihat peran Boediono.

Yusril Ihza Mahendra menjelaskan tanggung jawab pengambilan keputusan di BI bersifat kolektif. Kalau Budi Mulya dipidana, maka Gubernur BI saat itu susah untuk mengelak dari tanggung jawab.

Gubernur BI saat itu bisa didakwa melakukan kejahatan bersama-sama dalam suatu delik penyertaan, yang bisa dikenakan juncto Pasal 55 KUHP.

Namun, lanjutnya, nampaknya jalan ke arah itu masih panjang. Karena, walau seandainya Budi Mulya terbukti bersalah oleh PN Tipikor Jakarta, ia bisa banding, dan sehabis banding masih ada kasasi.

“Perkara Budi Mulya mungkin baru akan tuntas dua tahun lagi sejak sekarang. Kalau dua tahun lagi, saat itu Boediono tidak lagi menjabat Wapres. Jabatan Wapres akan berakhir 20 Oktober 2014 nanti,” cetus Yusril Ihza Mahendra.

Walau demikian, Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa penyidik KPK maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) punya diskresi untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kapan saja. “Semua itu tidak masalah, ini hanya masalah waktu. Kapan pun, hukum harus tetap ditegakkan,” tegas Yusril Ihza Mahendra.

Anggota Timwas Century DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, pesimistis bahwa panahanan Budi Mulya bisa ditindaklanjuti dengan penetapan tersangka kepada Wapres Boediono.

Sebab, penanganan kasus Bank Century untuk tersangka Budi Mulya sangat berliku-liku. Padahal KPK seharusnya sudah lama menahan Budi Mulya setelah menetapkan statusnya. "Jalan melalui Budi Mulya itu melingkar, bukan jalan lurus. Kalau Siti Fadjrijah baru jalan lurus. Kalau dengan Siti Fadjrijah itu terjadi korespondensi, langsung sebagai deputi gubernur BI bidang perbankan kan dengan gubernur BI-nya jalan langsung. Kalau Budi Mulya kan hanya melibatkan Robert Tantular," papar Hendrawan Supratikno, di Gedung DPR RI, Senin (18/11/2013).

Hendrawan Supratikno mengakui dalam pengambilan keputusan soal fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) untuk Bank Century dilakukan secara kolektif kolegial. Namun kebijakan itu tetap harus ada yang bertanggung jawab langsung. "Kita jangan bicara Pak Boediono sebagai wakil presiden, tapi Pak Boediono sebagai gubernur BI waktu itu," jelasnya.

Meski penanganan kasus Century sulit menjangkau Wapres Boediono, namun Hendrawan Supratikno tetap optimistis jika sewaktu saat nanti penyelidikan akan sampai kesana. "Ya optimis dengan catatan. Kita sempat risau saat KPK menambah kasus baru dalam portofolio masalah yang ditangani, kami khawatir Century ini dikesampingkan," tandasnya.

Menanggapi hal penahanan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Divisi, Budi Mulya (BM)  itu, anggota Timwas Century DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, tindakan tersebut patut dimaknai sebagai langkah maju KPK dalam menangani mega skandal Bank Century yang nyaris stagnan sejak tahun 2010.

Anggota Komisi III DPR RI itu menjelaskan, tidak adil jika dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century, serta penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, hanya dialamatkan kepada Budi Mulya dan Siti Fadjriah. Menurutnya, yang memiliki wewenang memberi FPJP menurut sistem penetapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) adalah para anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI). "Jadi, menurut saya, pemeriksaan dan penahanan Budi Mulya hanya menjadi pembuka jalan bagi KPK untuk juga meminta pertanggungjawaban dari gubernur BI saat itu yang dipegang Boediono dan anggota Dewan Gubernur BI lainnya," tandas Bambang Soesatyo saat dihubungi, Minggu (17/11/2013).

Bambang Soesatyo menyebutkan kebijakan strategis Bank Indonesia (BI) selalu dirumuskan dan diputuskan kolektif kolegial oleh Dewan Gubernur BI. Oleh karena itu, politisi Golkar itu tetap berpandangan bahwa semua anggota Dewan Gubernur BI saat itu harus bertanggungjawab. Terlebih Boediono yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden. "Dalam kasus FPJP untuk Bank Century, perubahan PBI dibahas dalam rapat Dewan Gubernur yang dipimpin Gubernur BI saat itu, Boediono. Perubahan PBI itu jelas sebagai keputusan kolektif kolegial," jelas Bambang Soesatyo.

"Saya ingat bahwa pimpinan KPK pernah menyatakan semua anggota Dewan Gubernur BI, termasuk Boediono, bisa dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan Pemberian FPJP Bank Century. Jadi, Kita tunggu saja dan beri kesempatan kepada KPK untuk memeriksa semua anggota Dewan Gubernur BI saat itu," tutupnya. (mer/id/sp/ini)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 8.284.877 Since: 05.03.13 | 0.2297 sec