Hukum

Demokrat Yakin Boediono Tak Terkait Budi Mulya

JAKARTA-SBN.

Dua hari lagi tepat setahun pada Rabu (20/11/2013) mendatang, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter dan Divisi, Budi Mulya (BM) menyandang status sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun, belum genap setahun, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Budi Mulya. Usai diperiksa sekitar enam jam, Budi mengenakan baju tahanan dan masuk mobil tahanan untuk dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK. “Saya percaya ini bagian dari kewenangan dan pertimbangan KPK. Nanti kita lihat prosesnya, kita percayakan saja kepada proses hukum dan saya percaya semua akan terselesaikan sesuai proses hukum yang benar,” ketus Budi Mulya di plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2013).

Menurut Kuasa Hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan, penyidik KPK bertanya seputar pengertian FPJP dan Repo Aset. Untuk FPJP kewenangan dan tanggung jawab ada ditangan Bank Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Boediono. BI memiliki kewajiban untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan (lender of the last resort). Sementara mengenai repo aset itu pengertian yang umum, dan tidak ada mekanisme di BI. “Lender of last resort itu tanggung jawab dan kewenangan bank sentral, yaitu BI, tapi apakah institusi secara keseluruhan atau individu-individu? Saya kira itu akan dijawab dalam proses penyidikan dan sesuai dengan fakta yang ditemukan,” terang Luhut Pangaribuan.

Lanjutnya, dalam institusi Bank Indonesia terdapat banyak orang, dari gubernur, deputi hingga karyawan. Namun dalam pemberian FPJP hanya diikuti oleh beberapa orang, dan pengambilan keputusan harus persetujuan gubernur saat itu.

Berdasarkan pengakuan Budi Mulya, menurut Luhut Pangaribuan, FPJP diputuskan dalam rapat dewan gubernur BI dan itu rutin baik di mingguan maupun bulanan. Dalam setiap rapat tersebut selalu dihadiri gubernur, deputi gubernur, deputi gubernur senior dan satuan kerja terkait. “Pertanyaannya sekarang itu institusi banyak orang, apakah seluruh orang, apa dua orang, apa satu orang kan tergantung faktanya. Data dari satuan kerja, dirapatkan dewan gubernur baru diputuskan. Itu soal interpretasi (bertanggung jawab) kita tunggu saja KPK dan pengadilan,” jawab Luhut Pangaribuan saat ditanya apakah Boediono turut bertanggung jawab.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya (BM) terkait kasus Bank Century. Banyak pihak menilai penahanan Budi Mulya membuka jalan bagi KPK untuk memeriksa Wakil Presiden Boediono yang saat itu menjabat sebagai Gubernur BI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebelumnya ditantang untuk meminta keterangan Wapres Boediono, sebab pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dilakukan secara kolektif kolegial di lingkungan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Namun, Fraksi Demokrat menilai kasus yang dihadapi Budi Mulya tidak ada kaitannya dengan Wapres Boediono. Fraksi Partai Demokrat menilai kasus skandal bailout Bank Century dengan tersangka mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Mulya sama sekali tidak ada kaitannya dengan Wakil Presiden Boediono, yang saat pengucuran dana talangan untuk Bank Century menjadi Gubernur BI.

Fraksi Partai Demokrat berpendapat lain. Meskipun keputusan di BI dikeluarkan secara kolektif kolegial, jika menyangkut tentang tindak pidana, hal itu bersifat pribadi dan tidak bisa dikaitkan dengan pihak-pihak lain, dalam hal ini Wapres Boediono.

Menurut anggota Timwas Century asal Demokrat Achsanul Qosasih, meskipun keputusan BI dikeluarkan secara kolektif kolegial, tetapi jika menyangkut tentang tindak pidana, maka hal itu bersifat pribadi dan tidak bisa dikaitkan dengan pihak-pihak lain, dalam hal ini Boediono.

"Kalau kita bicara kolektif kolegial itu iya, itu dilakukan bersama. Tapi begitu ada pidana ya itu melekat pada individu masing-masing," kata anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).

Achsanul Qosasi menjelaskan, ada pengaruh kuat dari Robert Tantular dalam proses pencairan dana FPJP. Yang perlu didalami lagi oleh KPK, menurut Achsanul Qosasi, adalah dalam proses pencairan tersebut ada oknum-oknum tertentu yang bermain.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan dalam proses pencairan dana Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) terdapat pengaruh dari Pemilik Bank Century Robert Tantular. Achsanul Qosasi menyarankan hal yang perlu didalami oleh KPK adalah adanya oknum-oknum tertentu yang bermain dalam  proses pencairan tersebut

"Kan KPK mendalami FPJP. FPJP itu benar karena kewenangan BI, khususnya yang Rp 690 miliar, itu benar. Cuma masalahnya dalam proses itu terjadi kepentingan-kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu, itu KPK harus menelusuri," ungkapnya.

Untuk selanjutnya, anggota Komisi XI DPR RI ini berharap KPK bisa menemukan berbagai hal baru berdasarkan perkembangan dan persidangan Budi Mulya dalam kasus tersebut. Terlebih KPK telah mengantongi sejumlah bukti dan transkip rapat Gubernur BI dalam kasus Century. "KPK sudah memiliki itu dan sudah bisa menindaklanjuti, tinggal beberapa hal dari informasi Budi Mulya," tutupnya. (tri)

See Also

KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
Keterangan Ahli Di Sidang Praperadilan Terkait Eksekusi Penahanan Matheus Mangentang
Peras Mantan Petinggi Polri, Hukuman Sisca Dewi Diperberat
LBH Ansor Jateng Apresiasi Penangkapan Cepat Polres Kebumen Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual
Kapolres Bitung Perintahkan Pelaku Kejahatan Ditembak Di Tempat
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.886.111 Since: 05.03.13 | 0.2015 sec