Hukum

KPK Tahan Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia

JAKARTA-SBN.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya (BM), Jumat (15/11/2013). Tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyidikan dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tersebut ditahan setelah usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Budi Mulya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK.

Juru Bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, menegaskan hal itu saat memberikan keterangan pers di kantornya, plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2013). Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. mengatakan tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi basement Gedung KPK. "Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BM, mantan Deputi Gubernur BI, penyidik KPK menyimpulkan perlu dilakukan upaya penahanan selama 20 hari pertama di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang KPK," beber Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. di kantornya, plaza Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2013). “Yang bersangkutan (BM) ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, Jumat (15/11/2013),” tegas Johan Budi SP. lagi.

KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka sejak November tahun lalu. Dia dinilai sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum oleh KPK.

Menurut Johan Budi SP., saat ini, pihaknya masih mengembangkan penyidikan kasus Century dan belum akan berhenti pada penahanan Budi Mulya. Bukan tidak mungkin ditemukan dua alat bukti permulaan yang cukup untuk dapat menyimpulkan pihak lain sebagai tersangka baru. "Tapi, sampai hari ini, belum ada bukti keterlibatan pihak lain," bilang Johan Budi SP.

Mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter tersebut, Budi Mulya keluar dari Gedung KPK dan tampak mengenakan baju tahanan rompi KPK, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Usai menjalani pemeriksaan hampir enam jam dan dicecar sekitar 12 pertanyaan oleh penyidik KPK dan menanggapi penahanannya, Budi Mulya mengaku pasrah menyerahkan semua proses hukum kepada KPK dan menerima penahanannya. Menurut Budi Mulya, penahanan ini merupakan kewenangan KPK. “Saya percaya ini bagian dari kewenangan dan pertimbangan KPK,” pungkas Budi Mulya yang mengenakan batik berwarna cokelat dibalut rompi tahanan KPK berwarna oranye sebelum memasuki mobil tahanan.

Namun, saat ditanya siapa pihak yang bertanggungjawab atas kebijakan pemberian FPJP dan penetapan Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya meminta agar melihat saja proses hukum yang berjalan.

Begitu juga saat ditanya siapa lagi yang terlibat dalam kasus ini. Terkait keterlibatan pihak lain, khususnya Dewan Gubernur BI, Budi Mulya memilih bungkam. “Nanti kita lihat proses hukumnya. Kita percayakan saja kepada KPK. Saya percaya semuanya nanti akan terselesaikan sesuai dengan proses hukum yang berlaku," cetus Budi Mulya seraya bergegas memasuki mobil tahanan KPK.

Kuasa hukum Budi Mulya, Luhut Pangaribuan, mengatakan bahwa kliennya siap untuk kooperatif membuka keterlibatan pihak lain dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal. "Institusi BI diberikan kewenangan dan bertanggung jawab soal itu (FPJP). Pertanyaannya adalah apakah institusi secara keseluruhan ataukah individu. Itu yang akan dijawab dalam penyidikan," tukas Luhut Pangaribuan.

Dalam kasus Century, KPK telah menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka bersama dengan mantan Deputi Gubernur BI Bidang Pengawasan, Siti Chalimah Fadjriah. Keduanya diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam pemberian FPJP kepada Bank Century tahun 2008 dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Diduga, ada kesengajaan untuk mengubah syarat rasio kecukupan modal atau CAR (capital adequacy ratio) penerima FPJP dari minimal 8% menjadi CAR positif sehingga, CAR Century yang ketika itu hanya 2,35% bisa mendapat pinjaman Rp 502,07 miliar.

Selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter, Budi Mulya diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Atas perbuatannya, Budi Mulya dan Siti Chalimah Fadjriah disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal-pasal ini mengandung ancaman hukuman pidana penjara selama 20 tahun dan denda Rp 1 miliar. “Terhadap BM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,” pungkas Juru Bicara KPK, Johan Budi SP. (ant)

See Also

Bareskrim Polri Tetap Usut Korupsi PD Sarana Jaya
KPK Perpanjang Penahanan Kadis PUPR Mojokerto
Bareskrim Polri Tahan 7 Tersangka Terkait Kasus Praktik Bank Gelap Hanson International
KPK Perpanjang Penahanan Dirut PT. CMI Teknologi Rahardjo Pratjihno
KPK Geledah Rumah Anggota DPRD Tulungagung
Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kejagung Periksa 27 Saksi Pemilik Rekening Saham
KPK Geledah Gedung DPRD Tulungagung
KPK Periksa Direktur Utama PT. Antam (Persero) Tbk
KPK Akui Adanya Aturan Melarang Pimpinan Temui Pihak Terkait Perkara
Polda Jatim Segera Ungkap TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Polda Jatim Bidik TPPU Kasus Investasi Bodong MeMiles
Reynhard Sinaga Ditahan Di Sel Maximum Security
Universitas Manchester Cabut 2 Gelar Magister Reynhard Sinaga
Kolaborasi Bareskrim Dan BNN Amankan 250 Kg Ganja Di Jakarta
Kasus Investasi Bodong MeMiles Segera Dilimpahkan Ke Kejati Jatim
Kasus Investasi Bodong MeMiles, Polda Jatim Periksa Siti Badriah
KPK Sita Rumah Dan Mobil Mantan Bupati Cirebon
Jaksa Teliti Berkas Tersangka Kasus Novel Baswedan
KPK Periksa Komisioner KPU
Polri Selidiki Negara Rakyat Nusantara
Jaksa Agung Sebut Kasus Jiwasraya Merugikan Negara Rp 13,7 Triliun
Bea Cukai Berkoordinasi Dengan Polda Metro Jaya Tangani Kasus Penyelundupan
Pengacara Yang Sukses Mengadakan MoU Dengan Negara Lain
Polda Metro Jaya Tahan Para Tersangka Kasus Penculikan WN Inggris
Presiden Joko Widodo Resmi Lantik Idham Azis Sebagai Kapolri Baru
jQuery Slider

Comments

Arsip :20202019201820172016201520142013
  •    •    •    •  
Copyright © 2013-2014 Siar Batavia News. All rights reserved. Visit: 7.996.412 Since: 05.03.13 | 0.2461 sec